PRAKTIK HUMANISASI REHABILITATIF SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI TERHADAP SEGALA BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO).

Permasalahan. Tindak pidana perdagangan orang dalam praktiknya disinyalir semakin marak, sehingga seringkali menjadi isu yang diangkat, baik dalam pertemuan nasional, regional maupun internasional. Tindak pidana perdagangan orang tidak mungkin diatasi oleh hanya satu negara saja, karena sindikatnya sudah berskala internasional.

Sama halnya dengan keberadaan dan/atau maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, bahwa secara kelembagaan permasalahan ini tidak cukup ditangani oleh satu  instansi pemerintah atau satu pemerintah daerah saja, melainkan dibutuhkan koordinasi dan sinergi program dari berbagai sektor, disiplin ilmu, dan lintas kapasitas dalam penanganannya. Mengingat bahwa akar permasalahan ini bersifat kompleks dan mendasar, antara lain akibat: kemiskinan, pengangguran dan kerentanan dalam masyarakat dengan berbagai alasannya, rendahnya pendidikan, demikian halnya adanya trend atau gaya hidup, juga turut mempengaruhi maraknya tindak pidana perdagangan orang.

Berbagai persoalan dan solusi penanganannya perlu terus dilakukan, sebagai bentuk mplementasai peraturan perundang‐undangan yang ada, penegakan nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus langkah konkrit koordinasi dan mekanisme kerja dari pelaksana gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pencegahan dan Penanganan. Pencegahan merupakan awal strategi untuk meminimalisasi kasus‐kasus tindak pidana perdagangan orang, yang dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Strategi untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, diantaranya:

  1. Menemukan akar permasalahan dari tindak pidana perdaganagan orang;
  2. Memberikan pemahaman mengenai tindakan, maksud dan tujuannya kepada pemegang kebijakan dan masyarakat yang rentan terhadap TPPO;
  3. Meningkatkan kapasitas dan wawasan para pemegang kebijakan/anggota Gugas TPPO;
  4. Membangun komitmen, jejaring kerja dalam upaya pencegahan TPPO dan terus melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Program yang penting untuk dilakukan diantaranya, program Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD), meningkatkan pemberdayaan perempuan/dewasa (humanisasi rehabilitatif); membangun jaringan kerjasama yang erat dengan anggota masayarakat, ulama, peneliti, rohaiawan, lembaga independen (HIMPSI), dalam rangka pancegahan. Menguatkan koordinasi pencegahan dengan pemerintah daerah, terutama di daerah penerima/transit dan daerah pengiriman atau perbatasan.

Meningkatkan partisipasi media, pendidik, praktisi psikologi (psikolog), pemimpin lokal, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepedulian sosial, dalam penyimpangan identitas warga/penduduk termasuk para calon tenaga kerja Indonesia yang akan ke luar negeri. Kerjasama semua pihak, baik antar pemerintah pusat/pemerintah daerah dan pihak swasta melalui kewajiban sosial perusahaan/ CSR, guna menciptakan masyarakat yang mandiri dan kompeten dalam mampu membaca peluang pasar dan kemanfaatannya. Untuk hal itu, antara lain: (1) telah terbentuk 72 Sub gugus Tugas PTPPO kabupaten/kota; (2) terbangun model kapasitas pencegahan sub gugus tugas di 10 kabupaten daerah pengirim (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa tenggara Barat, Nusa Tenggara timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera utara, dan Kepulauan Riau).

Adapun langkah‐langkah pencegahan yang telah dilakukan lintas sektor,antara lain:

  1.  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja yang diberangkatkan dan kembali ke dalam negeri;
  2. BNP2TKI. Meningkatkan kualitas calon TKI melalui pelatihan, pembekalan akhir keberangkatan (PAP), sosialisasi kepada masayarakat;
  3. Kementerian Hukum dan HAM. Melakukan penegakan hukum dengan melibatkan Pemda dan Imigrasi, melakukan operasi pencegahan di 12 Polda di Indonesia, melakukan Kamtibmas yang berkaitan dengan perempuan dan anak;
  4. Bareskrim POLRI. Melakukan pengumpulan opini masyarakat terkait dengan kantong-kantong trafficking, dan menerapkan strategi melalui pemberdayaan masyarakat;
  5. Kementerian Dalam Negeri. Penyediaan informasi legal administratif kependudukan, diperlukannya komitmen dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memenuhi segala persyaratan adminstrasi kependudukan mulai dri tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahkan imigrasi.Penerapan system single identity yang berlaku secara nasional, sebagai kontrol identitas seseorang yang terbangun dan terbaca di seluruh jaringan pemerintahan. Penguatan kapasitas penduduk, program‐program yang pro-kemiskinan dan perempuan perlu terus digalakkan dan berkesinambungan;
  6. Kementerian Agama. Melakukan sosialisasi pencegahan TPPO melalui pengajian majelis taklim, ponten, gereja, dan sosialisasi pencegahan TPPO terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama;
  7. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Melakukan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak (PESA) di lingkungan Pariwisata di 6 Provinsi (Batam,Pontianak, Medan, Pakanbaru, Manado, Makassar).Sosialisasi di lingkangan pariwisata, workshop yang membahas tentang penyempurnaan Draft Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pencegahan ESA di lingkungan pariwisata.

Hambatan dan Tantangan.

Sejumlah hambatan dan tantangan yang dihadai selama ini, antara lain: (1) belum maksimalnya pemahaman dan implementasi dari UU No. 21 Th. 2007; (2) pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (3) terbatasnya bantuan hukum dan pendampingan bagi korban; (4) belum tersedianya pedoman penggantian restitusi bagi korban TPPO; (5) sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian belum memadai, sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan identitas diri (KTP, KK, AktaKelahiran dan Paspor); (6) belum maksimalnya sistem pendataan dan informasi tentang tindak pidana perdagangan orang; dan (7) masih belum maksimalnya program pembangunan di daerah perbatasan dan pengawasan antar pulau, dan antar negara.

Dalam menyelesaikan akar permasalahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: (1) penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan; (2) penurunan tingkat pengangguran; (3) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperkuat kapasitas ketahanan keluarga, perempuan dan anak; serta (4) upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam akses, partisipasi, manfaat pembangunan di berbagai bidang, baik nasional maupun daerah.

Dalam konteks ini para ilmuan psikologi, praktisi, dan psikolog dapat berperan serta dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia melalui yang salah satunya melalui konsep humanisasi rehabilitatif dengan praktik psikoedukasi.

Psikologi, pendidikan,dan kesehatan(mental)individu merupakan faktor kunci dalam upaya pemberdayaandan pengembangan SDM di semua kelompok, termasuk peningkatan kapasitas para aparat penegak hukum (APH), dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk secara pro aktif melaporkan kasus tindak pidana perdagangan orang kepada yang berwajib.

Selain itu, pencegahan untuk terjadinya pernikahan usia dini juga menjadi sangat penting, dan hal ini yang seringkali memicu adanya perceraian, yang acapkali berujung pada dan mendorong terjadinya tindak pidana perdaganganorang. Untuk efektivitas upaya pencegahan dan pengembangan sumberdaya manusia, beberapa praktisi psikologi di Kota Malang telah membangun pusat-pusat pengembangan sumberdaya manusia, yang bersifat rehabilitatif, optimalitatif, dan solutif.

Diantaranya bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan usia prasekolah, sekolah, perguruan tinggi, lembaga pemasyarakatan dan bantuan hukum untuk anak dan perempuan, pengenalan dan pengembangan budaya kearifan lokal sejak usia dini dan seterusnya.

Solusi lain, dalam upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama perlu dilakukan: (1) standarisasi alur mekanisme dan prosedur dalam mengakses layanan dan pendanaan secara khusus untuk pencegahan dan penanganan TPPO, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; (2) kerjasama antar daerah untuk pencegahan dan penanganan TPPO dalam upaya pencegahan dan partisipasi anak, rehabilitasi kesehatan (mental/humanisasi rehabilitatif), rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, pengembangan norma dan penegakan hukum; (3) pemantapan dan pelaksanaan sistem pendataan dan sistem pelaporan pencegahan dan penanganan TPPO di seluruh tingkatan wilayah; (4) Kerjasama internasional, tingkat bilateral dengan negara tujuan untuk penanganan dan perlindungan bagi korban TPPO; serta (5) penguatan pengawasan di daerah‐daerah perbatasan yang rawan terjadinya TPPO.

Penulis: Muh. Masykur AG (Direktur Psycho Care Clinic Malang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *